REPUBLIKA.CO.ID, GUNUNG KIDUL -- Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mendukung Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bentukan Presiden Joko Widodo.

Johan Budi di Gunung Kidul, Selasa (26/5), mengaku tidak mempermasalahkan siapa yang menjadi panitia seleksi (pansel) lembaga antirasuah tersebut. "Saya pribadi bukan soal gender, tetapi sejauh mana kredibilitas, kapabilitas, dari pansel pimpinan KPK," kata Johan seusai menghadiri penandatanganan Deklarasi Daerah Cerdas Berintegritas.

Menurut dia, semua anggota pansel memiliki kemampuan yang berbeda di bidangnya. "Ini merupakan terobosan yang postif karena pimpinan KPK itu tidak hanya paham hukum, tetapi manajerial, sosiologi kemasyarakatan, sosologi manajerial, dan sebagainya. Berwarnanya Pansel KPK, saya kira cukup positif bisa menjaring pimpinan KPK yang diharapkan," katanya.

Ia berharap panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbebas dari urusan partai politik. "Jangan sampai anggota pansel pipinan KPK terafiliasi partai politik tertentu," katanya. Menurut dia, berdasarkan pengalaman intervensi partai politik sangat kuat dalam pemilihan pimpinan KPK sehingga pansel harus benar-benar bersih dari partai politik.

"Berdasarkan pengalaman pengaruh politik sangat besar siapa yang menjadi pimpinan KPK sehingga menurut saya penjaringan di pansel harus steril dari parpol," katanya. Disinggung mengani apakah dirinya akan maju atau mengikuti seleksi pimpinan KPK, Johan mengaku akan memikirkan terlebih dahulu. "Saya masih mikir-mikir dahulu," kata Johan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika