REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui selama beberapa tahun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI belum dapat melakukan pembangunan. Malahan pembangunan lebih banyak dilakukan oleh swasta.
"Pembangunan 2,5 tahun hampir tidak ada pembangun yang dilakukan Pemprov hanya swasta," katanya saat memberikan pidato dalam pencanangan konsultasi publik, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2016 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Senin (25/5).
Ahok mengatakan pembangunan DKI banyak dikelola swasta, diantaranya seperti pembanguana jalan inspeksi, beberapa rumah susun, taman dan lainnya.
Ia menyadari selama sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur bersama dengan mantan Gubernur DKI, Joko Widodo belum dapat menghasilkan pembangunan.
"Rusun hampir semua dibangunin swasta, saya sama pak Jokowi gak ada pembangunan. Keruk sungai swasta, lalu buat apa banyak PNS, lebih baik keluar," jelasnya.
Ahok mengatakan Pemprov DKI sebenarnya kelebihan pegawai. Bahkan Basuki merasa tidak pantas menggaji para pegawainya dengan mengeluarkan anggaran yang nilainya besar.
"Saya merasa tidak pantas mengeluarkan Rp 20 triliun untuk mengeluarkan gaji orang yang tidak melakukan apa-apa," kata Basuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
