REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kelompok Jaringan Nusantara (JN) mengecam pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang mengatakan pembenahan mafia Migas selalu terhenti di meja mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketua JN, Farhan Effendy menilai pernyataan tersebut adalah bentuk fitnah dan penistaan politik. Menurutnya bukan fokus pada kerja perbaikan ekonomi, pemerintah saat ini justru lebih suka mencari musuh, dengan cara menebar fitnah seperti itu.

"Hal ini sungguh kami sayangkan, bukannya menjaga kondusifitas dari kegaduhan, Sudirman Said justru menjadikan agenda-agenda kerjanya sebagai alat untuk memfitnah, memukul, dan mendiskreditkan tokoh dan kelompok yang berada di luar kekuasaan," tegasnya di Jakarta, Sabtu (23/5).

Ia mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menertibkan dan mendisiplinkan para jajaran kabinetnya dalam melakukan komunikasi publik. Hal ini karena, pemerintah, dalam upayanya melakukan perbaikan ekonomi yang sedang melemah, pasti memerlukan dukungan dari semua pihak.

Selain itu, Farhan menilai memantapkan kerja pemerintah di bidang ekonomi juga menjadi wajib bagi jajaran Kabinet Kerja. Karena menurut laporan yang didapatkan JN, ada enam sektor usaha yang sedang terpukul dan harus memecat banyak karyawannya.

"Mereka adalah industri tekstil, alas kaki, pertambangan, jasa minyak dan gas, serta industri otomotif,"

ucapnya.

Sebelumnya, Sudirman Said sempat meramaikan publik karena menyatakan di masa pemerintahan Presiden SBY kerap kali upaya pembenahan mafia migas hanya berhenti di meja kerja presiden. Hal itu terkait upaya pembubaran Petral.

Ikuti Whatsapp Channel Republika