REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Partai Demokrat akan mengumumkan struktural kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) pada akhir Mei 2015 untuk masa periode 2015-2020 sebagai bentuk program lanjutan usai Kongres IV di Surabaya lalu.
"Akhir bulan ini sudah selesai dan akan segera diumumkan struktur kepengurusan pusat, termasuk siapa yang akan menjabat posisi sekretaris jenderal," ujar anggota Tim Formatur DPP Partai Demokrat Soekarwo di Surabaya, Jumat (22/5).
Sesuai hasil kongres, struktur kepengursan mendatang ditentukan oleh tim formatur yang jumlahnya sembilan anggota dengan ketua tim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku ketua umum DPP Partai Demokrat terpilih.
Saat ini, kata dia, tim formatur masih melakukan sejumlah pembahasan sembari menunggu kedatangan ketua tim yang tengah mengikuti agenda sebagai Presiden Global Green Growth Institute (GGGI) di Seoul.
"Pak SBY masih di Seoul dan baru kembali ke Tanah Air pada 23 Mei. Kami optimistis pembahasannya cepat selesai dan akhir Mei bakal diumumkan," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Disinggung kesiapan dirinya menjadi salah satu Ketua DPP pada periode lima tahun ke depan, Pakde Karwo yang juga Gubernur Jatim itu mengaku kesiapannya jika dipercaya. "Sebagai kader, saya siap ditempatkan di mana saja. Asalkan tidak harus waktunya penuh di Jakarta," tukas Ketua DPD Partai Demokrat Jatim tersebut.
Nama Pakde Karwo sendiri pada periode lalu di pusat sebagai wakil ketua umum, dan kali ini disebut-sebut sebagai salah satu kader terbaik yang tepat mengisi posisi Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK)
Seperti disampaikan Pengamat Komunikasi Politik asal Universitas Airlangga Suko Widodo yang mengaku khawatir Partai Demokrat hanya tergantung pada sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan tidak berani memunculkan sosok-sosok wajah baru di struktural kepemimpinannya. "Ketua bidang OKK baru nantinya bisa salah satunya Soekarwo karena memiliki modal kuat dari segi komunikasi," ucapnya.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unair tersebut menilai saat ini partai berlambang mercy itu kurang aktif mengubah kaderisasi maupun komunikasinya sehingga menghambat munculnya wajah-wajah baru dalam kepengurusan, khususnya di tingkat pusat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika