REPUBLIKA.CO.ID BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) merasa kecewa atas penyimpangan yang terjadi pada proses pembangungan Stadion Olahraga (SOR) Gedebage yang dikenal dengan sebutan Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung. Hal itu dinyatakannya, usai memberikan keterangan di Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Markas Besar (Mabes) Polri, akhir pekan lalu
"Saya sangat kecewa. Karena dalam pelaksanaan pembangunan ada penyimpangan dan masyarakat pun kecewa," ujar Heryawan yang akrab disapa Aher, Ahad (17/5). Masyarakat Jabar, kata Aher, Masyarakat Kota Bandung, khususnya bobotoh Persib tentu juga kecewa. Pembangunan GBLA, yang menjadi kebanggaan Jawa Barat ternyata ada peristiwa memalukan ini.
Sebagai pihak yang memberikan bantuan keuangan, kata Aher, tentu pemerintah provinsi sudah semaksimal mungkin melakukan pengawasan sebatas yang dimungkinkan sesuai dengan peraturan dan undang undang. Karena kenyataannya, sesuai dengan undang undang juga, setelah bantuan tersebut masuk ke rekening Pemerintah Kota Bandung, maka segala hal terkait perencanaan, pengadaan, lelang, pelaksanaan, pengawasan hingga pelaporan menjadi domain Kota Bandung.
Mulai dari pengawasan umum, kata dia, sudah dilakukan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh BPK, BPKP, bahkan ada konsultan perencana, dan konsultan pengawas sudah melakukan fungsinya sebagai pengawas.Tapi, GBLA Gedebage adalah proyek milik Pemkot Bandung.
"Sehingga segala tetek bengek yang terkait proyek menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung," kata Aher.
Semua proses bantuan dan proses pencairan, kata dia, sudah sesuai dengan ketentuan, tidak ada penyimpangan. Ia pun, harus berterima kasih kepada para pejabat dan staf Pemprov Jabar. Berdasarkan data, proses bantuan keuangan dalam pelaksanaan pembangunan sudah dikucurkan sejak 2007, semasa Gubernur Dany Setiawan. Lalu dilanjutkan, 2009.
Pemprov Jabar, kata dia, tentu mendukung pembangunan stadion yang menjadi ikon dan idaman masyarakat, khususnya bobotoh Persib yang sejak lama ingin memiliki stadion sendiri. Bantuan yang diberikan pun, secara bertahap tahun 2011, 2012, dan 2013. Tahun 2008 dan 2010 tidak ada bantuan.
"Kita sesalkan ada indikasi korupsi pada pelaksanaan/pendayagunaannya di Kota Bandung. Tentu kita harus dukung pengusutan indikasi ini hingga selesai," kata Aher.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
