Ahad 17 May 2015 10:18 WIB

Relawan Minta Menteri Berpihak Pemodal Besar Dicopot

Presiden Jokowi hadiri Jambore Komunitas Juang Relawan Jokowi di Bumi Perkemahan Cibubur, Sabtu (16/5).
Foto: Setkab
Presiden Jokowi hadiri Jambore Komunitas Juang Relawan Jokowi di Bumi Perkemahan Cibubur, Sabtu (16/5).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keinginan terbesar relawan pendukung Jokowi yang sedang mengadakan Jambore di Cibubur, Jakarta Timur, adalah mengembalikan marwah Jokowi sebagai presiden yang bergerak di atas kepentingan rakyat banyak.

"Kami mendukung Jokowi karena beliau berpihak kepada rakyat dan bukan kepentingan pemodal-pemodal besar," kata Bunga Pratiwi, Koordinator Jaringan Relawan Penjaga Nawacita (JRPN) kepada wartawan di Jakarta, Ahad (17/5).

Sebab itu, ia dan segenap barisan relawan lainnya akan mendukung Jokowi untuk mencopot menteri-menteri yang tidak berpihak kepada rakyat. "Kalau ada menteri yang berpihak kepada kepentingan pemodal besar, copot saja," kata Bunga.

Bagaimana pun juga, lanjut dia, menteri pembantu presiden tersebut harus sesuai dengan garis kebijakan ekonomi yang tunduk pada Pasal 33 UUD 1945, di mana semua kegiatan ekonomi negara harus didasari kepentingan rakyat, dan bermanfaat banyak untuk rakyat.

"Jangan sampai ada menteri yang kami anggap sebagai 'biang kerok Istana' karena bisa menjebak Presiden Joko Widodo menjauh dari Nawa Cita," kata Bunga.

Bunga mensinyalir beberapa menteri sepertinya mengarahkan ke sana, termasuk Menteri BUMN Rini Soemarno yang sering dinilai memiliki kinerja buruk. "Jika benar isunya demikian, saya minta menteri BUMN dicopot saja," katanya.

Salah satu alasan yang kuat adalah lantaran Menteri BUMN terlalu sembrono mengajukan guyuran modal puluhan triliun. "Ini jangan sampai jadi permainan mafia keuangan dan mafia pasar modal," katanya.

Bunga menambahkan, sebaiknya Presiden Jokowi segera mengevaluasi menteri-menteri yang potensial melakukan pengkhianatan terhadap Nawa Cita.

Dia menjelaskan, akar dasar Nawa Cita adalah 'negara selalu hadir di tengah rakyat, ditengah kesulitannya'. Jadi kalau Presiden dibawa untuk tunduk kepada ekonomi pasar bebas, itu jelas bahaya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement