Sabtu 16 May 2015 07:51 WIB

Pemerintah Belum Tentu Penuhi Permintaan Tambahan Dana untuk Provinsi

Rep: Umi Nur Fadhilah/ Red: Bayu Hermawan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Bappenas Andrinof Chaniago
Foto: ROL/Fian Firatmaja
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Bappenas Andrinof Chaniago

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Menteri PPN / Kepala Bappenas Andrinof Chaniago belum bisa memastikan dana tambahan Rp 1 triliun yang diminta para gubernur beberapa waktu yang lalu, dapat terealisasikan.

"Jangan bicara cair atau tidak. (tapi) mungkin gak itu diberlakukan tahun (anggaran) ini 2016," kata dia saat berada di Padang, Sumatra Barat (Sumbar), Jumat (15/5) malam.

Gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), sebelumnya, kompak meminta dana tambahan ke pemerintah pusat. Mereka meminta fulus tambahan sebesar Rp 1 triliun untuk tiap provinsi.

Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, permintaan para pimpinan provinsi ini merupakan hasil dari rapat kerja nasional yang diadakan beberapa waktu lalu.

Keinginan Syahrul beserta gubernur lainnya ini bermula dari rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggelontorkan dana Rp 100 miliar untuk kabupaten kota seluruh Indonesia.

"Masih rencana itu. Saya bilang mungkin. Kalau mungkin bisa iya, bisa sudah mulai diterapkan, bisa belum," tuturnya.

Andrinof menjelaskan, prioritasnya menggelontorkan dana, yaitu untuk memperbesar dana alokasi khusus (DAK) atau transfer daerah.

Dikatakannya, peningkatan transfer daerah dilakukan karena pemerintah menginginkan kegiatan harus diperbanyak di daerah bukan di pusat.

"Nanti akan difokuskan untuk perbaikan jalan. Nanti akan dibikinin batasannya apa yang gak boleh untuk apa," ungkapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement