REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri menegaskan pihaknya belum membahas isu perombakan atau reshuffle kabinet yang semakin kencang berembus. Rokhmin mengatakan, partainya mencermati isu reshuffle tersebut dengan sangat hati-hati.
"Karena belajar dari sejarah, reshuffle didorong dua hal, aspirasi publik, tapi tidak jarang juga refhuffle itu ditunggangi kepentingan, seperti yang ingin jadi menteri dan sebagainya," kata Rokhmin dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5)
Rokhmin mengatakan seluruh masyarakat menginginkan pemerintah berjalan dengan sukses. Meski begitu, ia meminta masyarakat untuk secara adil menilai kinerja pemerintahan, khususnya para menteri.
"Misalnya, memang betul kinerja ekonomi dikhawatirkan masyarakat, tapi kalau kita lihat itu variabelnya banyak sekali, bukan hanya domestik, tapi kondisi ekonomi global pun mempengaruhi. Kami minta masyarakat fair menilai itu," ujarnya,
Menurut Rokhmin, pemerintahan Jokowi-JK menerima warisan yang begitu berat pasca pemerintahan SBY, bahkan dari pemerintahan orde baru. Ia menilai, butuh waktu untuk pemerintahan saat ini membenahi semua persoalan warisan tersebut, mulai dari hulu hingga ke hilir.
Ia pun mengaku, sebagai partai pengusung, pihaknya selalu mencermati dan mengevaluasi jika ada kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada masyarakat.
"Kami ingin ajak seluruh komponen bangsa, cukuplah di masa lalu kita kerja berdasarkan kepentingan kelompok. Kalau ada yang salah silakan dikritisi. Tanpa soliditas, bangsa Indonesia jadi bangsa pecundang," kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika