REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar yang diusulkan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar periode 2004-2009 Agung Tandjung tak akan dilaksanakan.

"Bukan soal dukung-mendukung (pelaksanaan munaslub) tetapi ini kan tidak ada yang mau munaslub," tegas JK saat konferensi pers di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (8/5).

Menurut JK, kedua kubu pengurus Partai Golkar yang tengah berkonflik pun sebaiknya segera berdamai atau menempuh jalan islah. Islah antara dua kubu partai Golkar ini sangat penting demi masa depan partai berlambang pohon beringin.

Sebelumnya, untuk menyelesaikan konflik internal Partai Golkar, Akbar Tandjung menyarankan agar Golkar melaksanakan munaslub. Sebab, partai berlambang beringin tersebut terancam tak bisa mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015.

Mantan ketua umum Golkar itu mengatakan, Munaslub harus dilakukan secepatnya. Hal itu wajib dilakukan sebelum tenggat waktu pendaftaran calon kepala daerah usulan partai politik (parpol) peserta pilkada.

"Kondisi Golkar saat ini sangat mengkhawatirkan. Golkar terancam tidak bisa ikut pilkada. Munaslub harus dilaksanakan," katanya saat jumpa pers di Akbar Tanjung Institute, Jakarta, Senin (4/5).

Ikuti Whatsapp Channel Republika