REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengancam Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD), yang belum menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Ahok menegaskan SKPD dan UKPD yang belum menyerahkan DPA terancam tidak bisa mencairkan dana anggaran untuk program-program yang akan dilaksanakan. "Kalau yang gak bisa menyerahkan kita akan coret. Nanti yang terjadi bukan Silpa (Sisa lebih penggunaan anggran) nanti bisa diapakai untuk APBD perubahan," katanya.

Ia melanjutkan, berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Selasa (5/5) baru 68 SKPD dan UKPD yang baru menyerahkan DPA. Ahok mengaku sebenarnya tidak terlalu ambil pusing dengan SKPD dan UKPD yang molor menyerahkan DPA.

Sebab saat ini yang terpenting adalah Dinas Pekerjaan Umum segera menyerahkan DPA. Karena sejumlah program PU sangat penting untuk dilaksanakan dengan segera.

"Jalan saja semua buat pembangunan, yang penting PU beres yang lain biarin saja. Kalau PU belum menyerahkan kita coret yang multi years, yang penting perbaikan jalan untuk menutupi lobang semua oke," jelasnya.

Ahok juga mengaku kecewa dengan kinerja SKPD dan UKPD, atas lamban kerjanya membuktikan bahwa beberapa dari mereka tidak serius membenahi Jakarta.

"Kita akan pertimbangkan, mereka itu gak bisa kerja, jadi selama ini mereka yang ngatur-ngatur model UPS dari orang-orang dia sendiri gak bisa ngerencanain," tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika