REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti menegaskan akan melakukan pendataan pada hal-hal yang dapat menimbulkan konflik saat digelarnya pilkada serentak pada 9 Desember 2015.

"Inventaris tersebut dilakukan terhadap karakter wilayah, partai politik, dan figur yang akan dicalonkan dalam pilkada karena bisa saja hal-hal seperti itu membawa konflik pada saat pelaksanaan pilkada," katanya seusai acara rapat koordinasi persiapan pilkada serentak di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Senin (4/5).

Menurut Badrodin, perselisihan kepengurusan dalam struktur organisasi Partai Golkar dan PPP juga salah satu yang sangat rentan memicu konflik horizontal terutama di tingkat akar rumput.

"Itu salah satu termasuk faktor yang bisa memengaruhi terjadinya konflik di daerah," ucap dia.

Terkait dengan jaminan keamanan, Kapolri mengatakan telah siap dengan berbagai hal yang sifatnya antisipasi seperti operasi, pelatihan, dan persiapan distribusi personel di tiap daerah.

"Secara umum kami siap," ujarnya.

Sementara itu, daerah-daerah yang menjadi perhatian khusus pengamanan oleh Polri saat pelaksanaan pilkada serentak tersebut di antaranya adalah Aceh, Papua, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Pilkada selanjutnya digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pada Juni 2018, akan digelar pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

Sedangkan pilkada serentak secara nasional akan digelar pada 2027, di 541 daerah. Pelantikan gubernur terpilih akan dilakukan oleh Presiden secara bersamaan di Istana Negara. Untuk bupati dan wali kota, pelantikannya akan tetap dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD kabupaten/kota.

Ikuti Whatsapp Channel Republika