REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan ada rencana perombakan susunan Kabinet Kerja karena diperlukan peningkatkan kerja dalam pemerintahan. "Ya tentu dalam waktu ke depan ini, karena banyak perlu peningkatan kinerja tentu dibutuhkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya," kata Kalla di kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (4/5).

Wapres enggan merinci lebih lanjut kriteria menteri yang akan digeser maupun dicopot jabatannya dari Kabinet Kerja. Dia juga belum memastikan waktu pelaksanaan perombakan tersebut. "Belum kita bicarakan, waktunya juga belum. Tentu pada waktunya apabila dipandang perlu. Belum ada pembicaraan (lebih lanjut)," katanya.

Sebelumnya, Wapres mengatakan perlu dilakukan evaluasi terhadap para menteri di Kabinet Kerja dan memandang perlu dilakukan perombakan jika kebutuhan mendesak. "Ya menteri-menteri itu tentu dievaluasi. Reshuffle atau tidak itu tergantung pada kebutuhan dan masalah pemerintah, bukan tergantung pada survei," jelasnya.

Sementara itu, pengamat sosiologi politik dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Rudy Harold mengatakan Presiden Joko Widodo perlu melakukan reshuffle kabinet, untuk menata kembali kinerja pemerintahan yang dinilai tidak optimal.

"Melihat masa kerja kabinet enam bulan ini, hanya ada beberapa menteri saja yang aktif dan berperan serta dalam menjalankan tugas dan program diberikan Presiden Jokowi, sementara yang lain terkesan jalan sendiri," kata Rudy.

Salah satu menteri dengan kinerja cukup bagus dan perlu dipertahankan presiden yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Putjiastuti, karena selama menjabat sudah melihat memperlihatkan perubahan-peruhan yang lebih baik dibanding kementerian lainnya," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika