REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menyarankan Presiden Jokowi untuk tidak perlu lagi menjelaskan soal polemik utang Indonesia kepada IMF karena penjelasan Menteri Keuangan tentang utang Indonesia kepada IMF sudah benar dan telah meluruskan polemik utang Indonesia kepada IMF.

"Tak perlu pernyataan presiden lagi untuk menjelaskan hal tersebut karena jawaban Menteri Keuangan sudah cukup jelas dan tuntas," kata Misbakhun.

Menurut Politikus Partai Golkar yang duduk di Komisi XI DPR RI, para pejabat negara di sekitar Presiden Jokowi seharusnya berani bertanggung jawab dan mengaku salah ke publik soal itu. Sementara ketika pidato presiden dipuji di pembukaan KAA di Bandung beberapa waktu lalu, para pejabat sekitar presiden muncul dan meminta pujian dari publik.

"Kalau isi pidato ada bagian yang salah, presiden yang disuruh tanggung jawab. Lalu kalau isinya bagus, stafnya minta pujiannya dibayar tunai," sindir Misbakhun.

Untuk diketahui, Seskab Andi Widjajanto secara tiba-tiba menyebutkan bahwa dirinya dan tim di istana yang menyiapkan pidato presiden di KAA. Pidato itu memang mendapatkan pujian dari berbagai pihak.

Menurut Misbakhun, polemik soal utang RI ke IMF yang dimunculkan SBY sebenarnya muncul akibat kekurangpahaman dalam membaca data soal instrumen special drawing right (SDR) yang menjadi standar acuan oleh IMF. Karena pejabat di sekitar Presiden Jokowi tidak mengerti dan paham soal hal tersebut, sehingga komitmen SDR dianggap sebagai hutang.

Untungnya, lanjut dia, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, sebagai yang bertanggung jawab soal hubungan dengan lembaga seperti IMF, sudah meluruskannya dengan baik.

"Penjelasan Menteri Keuangan bagi saya sudah cukup sebagai bahan informasi kepada publik tentang posisi Indonesia terhadap IMF terkait apa yang disebut sebagai 'hutang' tersebut," jelas Misbakhun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika