REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, angkat suara terkait pernyataan Presiden Jokowi tentang utang IMF. Ia mengatakan harus mengoreksi pernyataan Jokowi yang pada intinya menyebut Indonesia masih pinjam uang ke IMF dan hal tersebut berarti Indonesia masih punya utang pada IMF.
"Maaf, saya terpaksa mengoreksi pernyataan Presiden Jokowi ttg utang IMF yg dimuat di harian Rakyat Merdeka kemarin, tgl 27 April 2015."
"Pak Jokowi mengatakan yg intinya Indonesia masih pinjam uang ke IMF. Berarti kita dianggap masih punya utang kepada IMF," tulisnya lewat akun twitter pribadinya @SBYudhoyono yang dikutip Republika, Selasa (28/4).
Ia menegaskan pernyataan Jokowi itu salah. Indonesia sudah melunasi semua utang kepada IMF pada 2006.
"Sejak 2006, Indonesia tidak jadi pasien IMF. Tidak lagi didikte IMF. Kita merdeka & berdaulat utk merancang pembangunan ekonomi kita" katanya.
Ia mengatakan utang Indonesia ke IMF yang totalnya 9,1 miliar dollar AS sudah dilunasi pada 2006 atau empat tahun lebih cepat dari jadwal. Ada tiga alasan kuat bagi Indonesia untuk cepat-cepat melunasi utang pada IMF.
"(1) Ekonomi kita sudah tumbuh relatif tinggi; sektor riil mulai bergerak; fiskal kita aman; & cadangan devisa kita cukup kuat"
"(2) Kita tidak lagi didikte & minta persetujuan kpd IMF & negara-negara donor (CGI) dlm pengelolaan ekonomi, tmsk penyusunan APBN"
"(3) Rakyat Indonesia tidak lagi dipermalukan & merasa terhina, karena kita tidak lagi menjadi pasien IMF. Bebas dari trauma masa lalu"
Ia pun mengaku bangga ketika pada 2007 saat tiga pimpinan IMF datang, Indonesia bisa berdiri dengan kepala tegak. Artinya, kehormatan Indonesia telah pulih.
Tak hanya di 2007, ketika IMF kembali datnag pada 2012, Indonesia justru diminta untuk menaruh dana di IMF untuk membantu negara-negara yang mengalami krisis.
"Pd kunjungan pemimpin IMF th 2012, kita diminta utk menaruh dana di IMF, utk bantu negara yg alami krisis. Tangan kita berada di atas" katanya.
Menurutnya, persoalan utang dan hubungan Indonesia dengan IMF harus segera dikoreksi. SBY mengaku tak ingin dituding berbohong tentang hal tersebut.
"Jika pernyataan Presiden Jokowi tsb tidak saya koreksi, rakyat bisa menuduh saya yg berbohong. Kebenaran bagi saya mutlak"
"Saya yakin, beliau yg waktu itu sudah bersama saya di pemerintahan (Walikota Surakarta) paham ttg kebijakan & tindakan pemerintah" katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika