REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Dimyati Natakusumah mengatakan, rencana pembangunan gedung baru DPR telah masuk dalam APBNP 2015 yang sudah disahkan. Namun, ia mengaku tidak mengetahui berapa tepatnya uang negara yang akan dihabiskan untuk membangun gedung tersebut.
"Sudah masuk perencanaan dalam program APBNP 2015 yang disahkan, udah ada, enggak hafal angkanya," kata Dimyati saat dihubungi, Senin (27/4).
Dimyati mengatakan, pembangunan gedung baru merupakan hal yang perlu dilakukan. Ia pun membandingkan gedung parlemen Indonesia dengan parlemen luar negeri.
"Lihat saja tata ruang parlemen sudah berantakan, tidak seperti parlemen di luar, perpustakaannya komplit, menjadi daya tarik wisata asing belajar politik, sejarah, ada peraturan datang ke parlemen. Kami saja kalau ke parlemen luar negeri dan kami melihat, kok berbeda," jelasnya.
Politikus PPP itu menambahkan, proses peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung tersebut akan dilaksanakan tahun ini. Sementara, untuk ruangan lainnya yang disebut akan digunakan untuk ruangan staf ahli akan dibangun pada tahun 2016.
Pembangunan pun, lanjutnya, akan diawasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
"Rencana jadi perpustakaan sekaligus menjadi museum, tahun ini peletakan batu pertama, itu baru sebagian, sebagian pun belum hanya cukup fondasi dan beberapa, itu baru dilanjutkan di 2016," jelas Dimyati.
Ia pun membantah pembangunan tersebut sebagai langkah transaksional antara DPR dan Presiden Jokowi. Menurutnya, pembangunan gedung tersebut merupakan salah satu bentuk langkah menuju parlemen yang moderen yang pada akhirnya juga akan memberi dampak positif pada presiden.
"Enggak dong, saling mendukung, kan untuk presiden juga, ini bersama untuk legislasi, dan kepentingan masyarakat. Visi misi presiden harus didukung oleh parlemen yang modern untuk Indonesia yang sejahtera, presiden harus menguatkan semua pihak," jelasnya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika