REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) meragukan jika rencana pembangunan gedung baru DPR didukung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami sangsi itu ada persetujuan presiden. Harus dilihat apakah masuk dalam anggaran APBN 2015 atau tidak," kata Peneliti ICW Donal Fariz saat dihubungi ROL, Senin (27/4).

Donal mengatakan perlu dilihat terlebih dahulu dalam APBN 2015. Jika belum masuk dalam anggaran pemerintah tahun ini maka itu berarti proyek ini belum disetujui pemerintah. Bisa saja itu hanya klaim sepihak dari DPR.

Ia melanjutkan, seharusnya tidak bisa mengklaim sudah disetujui begitu saja jika tidak ada dalam anggaran. Sebab, pembangunan gedung tersebut harus melalui mekanisme penganggaran.

"Jika ternyata tidak melalui proses tersebut maka sudah dipastikan ada yang tidak beres dalam pengelolaan anggaran tersebut alias dana siluman," jelasnya.

Donal juga mengungkapkan pembangunan gedung ini tidak memiliki urgensi apapun. Jadi tidak seharusnya diadakan. Sebab, kinerja anggota dewan dianggapnya masih belum maksimal untuk kemudian meminta gedung baru untuk meningkatkan kualitas.

Sebelumnya Setya menyatakan gagasan ini sudah mendapatkan persetujuan Presiden Joko Widodo. Bahkan Jokowi direncanakan akan hadir dalam peletakkan batu pertama pada Agustus mendatang. Hanya saja Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan belum mengetahui izin tersebut karena belum masuk dalam APBN 2015.

Ikuti Whatsapp Channel Republika