Ahad 26 Apr 2015 18:05 WIB

'Rakyat akan Kembali Tolak Pembangunan Gedung DPR'

Rep: C05/ Red: Bayu Hermawan
Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Ucok Sky Khadafi berbicara saat mengelar konfrensi pers di Jakarta, Ahad (24/6). Alokasi anggaran iklan dalam APBD DKI untuk tahun 2012 sebesar Rp28 miliar. dari sebe
Foto: Republika/ Tahta Aidilla
Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Ucok Sky Khadafi berbicara saat mengelar konfrensi pers di Jakarta, Ahad (24/6). Alokasi anggaran iklan dalam APBD DKI untuk tahun 2012 sebesar Rp28 miliar. dari sebe

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Ucok Sky Khadafi mengatakan seharusnya DPR belajar dari pengalaman masa lalu, terkait ide membangun gedung baru. Ia yakin, masyarakat akan kembali menolak pembangunan gedung baru tersebut.

"Jadi  dulu rakyat kan juga menolak ide ini. Jadi prediksi saya ide pembangunan gedung DPR tak akan terwujud," katanya, Ahad (26/4).

Ucok melanjutkan, harusnya DPR peka dengan suara rakyat. Sebab ide ini bertentangan dengan kondisi rakyat yang menderita. Menurutnya saat ini kondisi rakyat tertekan dengan harga pokok yang naik.

"Ini akibat naiknya harga BBM dan juga turunnya nilai tukar rupiah. Jadi jangan ditambah lagi penderitaan rakyat," jelasnya.

Sebelumnya Jumat (24/4) Ketua DPR Setya Novanto mengungkapkan rencana pembangunan gedung baru DPR. Hal ini dikemukakannya saat pidato penutupan masa sidang III tahun sidang 2014/2015.

Setya menyatakan jika kebijakan ini sudah disetujui Presiden Jokowi. Bahkan menurut penuturan Setya,  Jokowi akan  menghadiri seremoni peletakan batu pertama pembangunan gedung tersebut pada 16 Agustus 2015.

Setya mengharapkan pembangunan gedung baru ini  akan menjadi ikon nasional serta memperkuat peran representasi DPR RI dengan maksud mendekatkan wakil rakyat dengan konstituennya.

Pembangunan gedung baru diawali dengan pembentukan tim kerja pembangunan perpustakaan, museum, pusat penelitian, dan ruang kerja anggota serta tenaga ahli DPR RI.

DPR berpandangan bahwa pembangunan ikon nasional ini akan menjadi warisan bangsa karena setelah 70 tahun Indonesia merdeka dan 17 tahun reformasi, lembaga legislatif belum pernah dibangun secara mandiri.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement