REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Arie Sujito menjelaskan jika rencana reshuffle Kabinet Kerja terealisasi, Presiden Joko Widodo membutuhkan menteri yang siap memiliki komitmen untuk kemaslahatan publik. Karena menurutnya, masih ada menteri yang tidak bermutu dalam kabinetnya.

"Menteri yang baru nanti harus bekerja sesuai dengan kompetensi di bidangnya. Dia harus bisa menuntaskan krisis-krisis dalam bidang tersebut," tutur Sujito pada ROL, Selasa (21/4). Namun, menurutnya tidak masalah menteri tersebut berasal dari kalangan partai politik (parpol) maupun non-parpol.

Sujito berkata, permasalahan menteri berasal dari parpol atau non-parpol tidak penting bahas. "Karena itu urusan teknis. Yang terpenting dia (menteri) punya komitmen untuk selesaikan krisis yang ada," sebut Sujito.

Sebelumnya, wacana akan adanya reshuffle Kabinet Kerja Joko Widodo semakin menguat. Ada empat nama mengemuka yang disebut akan menggantikan menteri lama yang dianggap tidak bisa bekerja dan tidak loyal kepada presiden. Reshuffle akan dilakukan bersamaan dengan penggantian pejabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Sinyal ini juga diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah. Dia menilai perombakan kabinet di pemerintahan Jokowi-JK memang sulit dihindari karena kinerja kabinetnya tidak maksimal.

"Saya menilai salah satu faktor tidak maksimalnya kinerja pemerintahan Jokowi adalah kinerja kabinet yang tidak maksimal maka pilihan reshuffle kabinet memang sulit dihindari," katanya di Jakarta, Senin (20/4).

Ikuti Whatsapp Channel Republika