Selasa 21 Apr 2015 20:38 WIB

Pejabat KKP yang Tewas tak Sedang Selidiki Kasus Perbudakan

Rep: C85/ Red: Karta Raharja Ucu
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memberikan keterangan tentang kasus perbudakan abk asing PT Pusaka Benjina Resources (PBR), Benjina, Maluku di Kantor Kementerian KKP, Jakarta, Rabu (8/4).
Foto: Antara/ Wahyu Putro A
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memberikan keterangan tentang kasus perbudakan abk asing PT Pusaka Benjina Resources (PBR), Benjina, Maluku di Kantor Kementerian KKP, Jakarta, Rabu (8/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membantah pejabat KKP yang tewas di sebuah kamar hotel di Jakarta, sedang menyelidiki kasus perbudakan di Benjina. Namun, KKP tidak membantah jika korban mengetahui soal perbudakan tersebut.

Koordinator Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), KKP Kepulauan Aru, Joseph Sairlela ditemukan tewas di sebuah kamar hotel. Sebelumnya kematian Joseph disebut-sebut karena yang bersangkutan sedang menyelidiki kasus perbudakan di Benjina. Kasus ini melibatkan PT Pusaka Benjina Resources yang mempekerjakan ABK dari Myanmar, Laos, dan Thailand.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Asep Burhanudin menyebut, Joseph tidak bekerja sebagai penyidik apapun di Benjina. "Kalau beliau tahu apa yang terjadi (perbudakan), jelas (tahu)," kata Asep, Selasa (21/4).

Hanya saja, ia meminta semua pihak untuk menunggu hasil autopsi. "Tapi saya tidak bilang beliau saksi kunci, tidak juga. Ada polisi ada pihak lainnya di sana. Hanya saja memang beliau tidak mengurusi kasus perbudakan Benjina," ujar Asep.

Hingga kini, Asep menjelaskan, dugaan awal adalah Joseph meninggal karena penyakit jantung. Berdasarkan keterangan keluarga, Joseph juga memiliki riwayat darah tinggi.

Asep menceritakan, sudah bertahun-tahun mengabdi kepada KKP. Bahkan sebelumnya, Joseph adalah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tual, sebelum dipindahkan ke Benjina.

"Awalnya dari itu dari dinas KKP Kabupaten Tual. Jadi PNS masuk ke KKP. Aslinya orang pemda. Soalnya memang kita kurang orang. Tapi dia sudah lama di pemerintahan," ujar Asep.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement