REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar menilai jika Komjen Budi Gunawan (BG) terpilih sebagai Wakapolri, maka akan berpotensi menimbulkan konflik di internal institusi itu. Bahkan menurutnya BG dapat menjadi ancaman untuk Jenderal Badrodin Haiti, sebagai Kapolri yang baru terpilih.
Menurutnya keberadaan posisi Wakapolri akan banyak memiliki peran untuk melakukan konsolidasi internal dan penataan organisasi dari institusi Polri sendiri. Sementara, peran dan tugas Kapolri akan lebih banyak dilakukan diluar insitusi. Inilah yang menjadi ancaman tersendiri buat Badrodin Haiti.
''BG adalah ancaman buat Haiti. Tugas Kapolri akan lebih banyak di luar, sementara tugas memimpin konsolidasi internal dan penataan organisasi di Polri adalah Wakapolri,'' ujarnya di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).
Karena itu, bukan tidak mungkin, jika BG terpilih menjadi Wakapolri justru akan menimbulkan istilah 'matahari kembar' di jajaran petingii Polri. Terlebih, baik BG ataupun Badrodin Haiti memiliki anak-anak buah yang masih loyal. Kondisi itu justru bisa memicu perpecahan dan mengancam soliditas di insitusi Polri sendiri.
Termasuk ke dalam Koalisi Masyarakat Sipil, KontraS, ungkap Haris, turut menyatakan sikap menolak pencalonan BG sebagai Wakapolri, Kepala BIN, ataupun pejabat publik lainnya. Menurut Haris, selalu ada upaya yang tidak berhenti dari BG untuk bisa naik jabatan. Setelah gagal menjadi Kapolri, BG berusaha untuk menjadi Wakapolri.
Hal ini, ungkap Haris, tidak terlepas dari upaya BG untuk menuntut balas jasa terhadap Pemerintahan Joko Widodo. Adanya motif politik ini membuat BG dianggap tidak layak untuk menjadi salah satu petinggi di insitusi kepolisian.
''Ini sudah harus dihindari. Bahayanya bukan hanya untuk masyarakat, tapi juga institusi Polri, yang salah satu pimpinannya malah memiliki motif politik,'' jelasnya.
Tidak hanya itu, jika terpilih sebagai Wakapolri, bukan tidak mungkin BG akan menggunakan jabatannya sebagai upaya balas dendam. Jabatan Wakapolri adalah jabatan strategis.
Dengan otoritas yang dimiliki jabatan itu, BG bisa saja mengarahkan bawahan atau institusinya untuk melakukan tindakan kriminalisasi kepada pihak-pihak yang dianggap menggagalkan upaya pencalonannya sebagai Kapolri.
''Bisa lewat kasus pidana yang di ada-adakan, atau lewat penangkapan yang tidak sesuai,'' katanya.
Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipil termasuk KontraS mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk bisa memahami dan mempertimbang aspek-aspek tersebut dalam pengangkatan dan pemilihan BG sebagai Wakapolri, termasuk adanya politik dagang sapi atau politik balas budi dalam upaya pencalonan BG sebagai Wakapolri.
Haris menambahkan, kunci dari persoalan ini sepenuhnya ada di tangan Presiden Joko Widodo. Sementara, masukan nama dari Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) dan Wanjakti Plus dari Mabes Polri hanya bersifat sebagai rekomendasi dan masukan saja, sedangkan keputusan sepenuhnya berada di Presiden Joko Widodo.
Presiden pun diminta konsisten terhadap sikapnya yang sempat mencabut pencalonan BG sebagai Kapolri lantaran banyaknya kontroversi yang timbul di masyarakat pasca penetapan BG sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK.
''Kuncinya ada Presiden Jokowi. Kalau dia memperhatikan penegakan hukum dan kepolisian. Dia harus konsisten menolak BG sebagai pejabat publik,'' tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika