REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) KPK Taufiequrachman Ruki menantang para perempuan untuk ikut dalam bursa pencalonan pimpinan KPK. Dia yakin perempuan Indonesia mampu menjadi pucuk pimpinan lembaga antikorupsi itu untuk berada dalam barisan depan dalam pemberantasan korupsi.
"Saya menantang kaum perempuan untuk mendaftar menjadi pimpinan KPK," kata Ruki dalam sambutan peringatan setahun Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) di gedung KPK, Selasa (21/4).
Ruki mengatakan perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki dalam hal apapun, termasuk pimpinan KPK. Sepanjang memiliki kompetensi dalam bidang hukum dan semangat tinggi dalam pemberantasan korupsi, perempuan berhak mengisi jabatan-jabatan penting di negeri ini.
"Silakan sepanjang punya semangat dan kemampuan kita dukung," ujar pensiunan jenderal bintang dua kepolisian ini.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mendukung sepenuhnya perempuan yang ingin menjadi pimpinan KPK. Perempuan, kata dia, bisa menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi.
"Perempuan bisa membakar semangat pemberantasan korupsi di dalam negara," ujar politikus PDIP itu.
SPAK merupakan sebuah gerakan sosial perempuan melawan korupsi. Tahun ini SPAK genap berusia satu tahun dan diperingati bersamaan dengan Hari Kartini 21 April di gedung KPK. Gerakan ini dimulai pada 22 April 2014 dan telah merangkul 200 lebih perempuan sebagai fasilitator SPAK di 13 provinsi di Indonesia.
Beberapa menteri perempuan di Kabinet Kerja juga hadir dalam peringatan kali ini. Mereka adalah Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Serta hadir pula Istri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid.