REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setara Institute menilai dipilih dan dilantiknya Komjen Badrodin Haiti sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak lebih hanya untuk menjaga kesinambungan tongkat komando di kepolisian.

"Terpilihnya dan pelantikan Badrodin hanya agar posisi kapolri ada kepastian. Apalagi, waktu bagi Badrodin untuk memimpin Polri tidak banyak," kata Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos di Jakarta, Jumat (17/4).

Menurutnya, DPR tidak ada pilihan lain selain menyetujui Badrodin sebagai Kapolri. Menurut dia, hal tersebut lebih realistis daripada mempersoalkan pembatalan pelantikan Budi Gunawan yang sebelumnya dicalonkan sebagai Kapolri.

Ia mengatakan mempersoalkan pembatalan pencalonan Budi Gunawan hanya akan membuang waktu, apalagi sudah ada sinyal ketegangan antara Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan mulai mereda.

"Ada pula sinyal kesepakatan untuk menjadikan Budi Gunawan sebagai wakapolri. Lagipula, Badrodin paling lama hanya akan menjabat selama satu tahun. Jadi masih ada peluang besar bagi Budi Gunawan dicalonkan menjadi kapolri," jelasnya.

Karena itu, Bonar meragukan Badrodin Haiti bisa membawa perubahan di internal Polri. Apalagi, beberapa posisi strategis di kepolisian telah diisi oleh figur-figur yang mendukung Budi Gunawan.

Komjen Polisi Badrodin Haiti menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai kapolri oleh Komisi III DPR pada Kamis (16/4). Setelah menguji, Komisi III secara aklamasi menyetujui Badrodin sebagai calon kapolri. Pada hari yang sama, rapat paripurna DPR juga secara aklamasi menyetujui Badrodin untuk menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara.

Jumat pagi, Presiden Joko Widodo melantik Badrodin Haiti menjadi Kapolri dan pangkatnya baik dari komjen polisi berbintang tiga menjadi jenderal polisi dengan bintang empat. Pelantikan Badrodin dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja, sejumlah Anggota DPR, pimpinan KPK dan pejabat negara lain

Ikuti Whatsapp Channel Republika