REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Politik di Indonesia masih menjadi penegak jalannya demokrasi. Guru Besar Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti menilai sistem lembaga partai politik Indonesia masih tidak begitu baik.

"Persoalannya di Indonesia bagaimana suksesi kepemimpinan, regenerasi atau sirkulasi elitnya masih belum berjalan dengan baik," jelas Ikrar di acara Diskusi Catur Cita Untuk Indonesia yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).

Ikrar pun menghimbau agar para elite politik mengingat kapan mereka harus berhenti berkegiatan di partai politik. "Itu menunjukkan betapa sirkulasi elite politiknya belum berjalan," kata Ikrar, Kamis (16/4).

Ikrar juga menilai dari sisi kepengurusan, Indonesia masih menganut sistem Eropa. Dimana sistem Eropa ini membuat ketua partai politik menjadi seseorang yang sangat penting.

Hal itu membuat lembaga partai  tidak dikelola oleh perorangan tetapi ada orang bayaran dibalik partai yang menjadi manager. "Tentunya kita harus terus melakukan desakan-desakan politik supaya partai politik itu melakukan reformasi," kata Ikrar

Menurutnya, partai politik adalah satu-satu institusi politik yang belum tersentuh oleh reformasi. Ikrar juga menyatakan partai politik hampir jarang melakukan seleksi rekruitmen anggota partai politik.

"Tidak sedikit alumni universitas masuk kemudian menjadi kader parpol. Kadang kalau di parpol ada orang yang seperti itu adalah anak kos," kata Ikrar. Ia berpendapat hal itu cukup merepotkan.

Di satu sisi anggota atau elite partai bisa menjadi penguasa dan di sisi tatanan lain elite tersebut bisa menjadi Oligars (pelaku oligarki). "Perlu diingat oligars tidak hanya dari elite-elite partai politik tetapi juga dari kekuatan ekonomi."

Ikuti Whatsapp Channel Republika