REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kehidupan demokrasi Indonesi dinilai dalam kondisi mengkhawatirkan. Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas menyebut sejumlah indikator, yaitu kualitas proses pemilu yang diwarnai berbagai dugaan kecurangan, dorongan pilpres satu putaran, serta pengabaian nilaimetis demokrasi.

Untuk itu, dibutuhkan pelembagaan oposisi kritis untuk memulihkan demokrasi yang bermartabat. Sirojudin mengajak publik untuk mendorong sejumlah partai memainkan peran itu, terutama partai yang berada di luar koalisi pendukung paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Saat situasi memanggil seperti saat ini, diharapkan ada pelembagaan oposisi yang lebih steril. Misalnya, kenapa tidak kita dorong saja PDIP dengan kekuatan yang dimiliki untuk mulai mengambil sikap jelas dalam konteks penyelamatan demokrasi Indonesia ke depan," ujar Sirojudin dalam webinar Moya Institute bertajuk 'Demokrasi Indonesia Terancam?' di Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Menurut Sirojudin, oposisi terhadap praktik kekuasaan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang mengabaikan nilai dan etika demokrasi, harus dilakukan. Terlebih, kata dia, beberapa pihak telah mendorong pemakzulan.

"Ini tanda problemnya sudah sangat serius. Publik masih bisa mendorong institusi politik sebesar PDIP, Nasdem, PKS, PPP, dan PKB mengambil jalan tegas oposisi untuk menyelamatkan demokrasi. Ini dipastikan akan mendapat dukungan dari masyarakat sipil, mahasiswa, dan dunia internasional," ucap Sirojudin.

Pendiri Setara Institute, Hendardi menilai vetokrasi mengalami penguatan pada era pemerintahan Jokowi, merujuk pada veto dan pemblokiran aspirasi kolektif masyarakat oleh sekelompok orang. Vetokrasi di era Jokowi belakangan malah menjadikan proses legislasi di DPR menjadi ugal-ugalan hingga meruntuhkan independensi Mahkamah Konstitusi.

Eks dubes RI untuk Tunisia, Prof Dubes Dr Ikrar Nusa Bhakti, menulai, demokrasi Indonesia semakin terancam sejak Jokowi tanpa malu-malu memajukan putranya, yaitu Gibran sebagai cawapres. Hal tersebut yang menjadikan Pilpres 2024 sebagai pesta demokrasi terburuk setelah era reformasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika