REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar komunikasi politik, Muhammad Aras menilai pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal 'petugas partai' berpotensi akan semakin menguatkan anggapan masyarakat tentang politik transaksional.
"Pola pikir yang berkembang di masyarakat yang ada selama ini bahwa politisi hanya mementingkan golongan dan ditegaskan kembali oleh pernyataan ibu Megawati akan mengakibatkan masyarakat berpikir secara transaksional dalam berpolitik," katanya di Jakarta, Senin (13/4).
Aras menjelaskan, dengan anggapan masyarakat bahwa pejabat hanya bekerja untuk kepentingan golongannya itu pada proses demokrasi seperti Pemilu misalnya akan ada saling memanfaatkan di antara kedua pihak.
"Nantinya akan ada peningkatan sangat tajam untuk jual beli suara antara yang dipilih dan konstituen karena masyarakat memandang politisi pasti akan lupa pada janjinya," ujarnya.
Ia melanjutkan, yang paling parah akan terjadi dari anggapan politisi tidak bekerja untuk rakyat ketika semua masyarakat tidak memiliki lagi kepercayaan pada partai politik.
"Yang saya khawatirkan nanti TPS akan sepi dari konstituen karena tingkat kepercayaan masyarakat hilang pada partai. Apapun dikatakan untuk rakyat namun ketika jabatan sudah enak lupa," ujarnya.
Untuk menghindari hal tersebut, kata Aras, para pejabat termasuk Presiden Jokowi harus bersikap tegas dengan berkarya untuk keadilan dan kepentingan rakyat dan menanggalkan jabatannya di partai, demi mematahkan anggapan mereka sebagai petugas yang hanya bekerja untuk kepentingan partai.
"Idealnya pejabat bukan pengurus partai karena memang sesungguhnya tidak bisa begitu, oleh karena itu saya harap semua pejabat di daerah dan pusat menanggalkan jaket partainya dan bekerja demi rakyat. Contoh kecilnya, tolong dievaluasi, kenaikan harga BBM apakah untuk kepentingan rakyat," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika