Senin 13 Apr 2015 16:25 WIB

Menko Polhukam Dikritik karena Urusi Reklame Rokok

Rep: C25/ Red: Israr Itah
Iklan rokok sekaligus kampanye membebaskan kota dari iklan rokok.
Foto: bogorwatch.wordpress.com
Iklan rokok sekaligus kampanye membebaskan kota dari iklan rokok.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mendapat banyak kritikan lantaran ikut mengurusi persoalan iklan reklame rokok. Tedjo sebelumnya mempertanyakan kebijakan larangan reklame rokok.

Sikap Tedjo ini mendapat banyak kritikan. Salah satunya dari Koordinator Koalisi Smoke Free Jakarta, Dollaris Riauaty Suhadi. Menurutnya, aneh jika seorang Menkopolhukam mengurusi permasalahan reklame rokok, sementara banyak sekali permasalahan keamanan di Indonesia yang harus mendapat perhatian.

Dollaris mengaku bingung dengan sikap Tedjo yang mengurusi hal yang tidak berhubungan dengan keamanan nasional. Ia juga heran lantaran pejabat keamanan seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan tersebut, mau repot-repot mengurusi persoalan seperti reklame rokok.

"Ini kok Menkopolhukam mengotak-atik soal rokok," jelasnya.

Menurut Dollaris, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang mendapat banyak tekanan sejak berinisiatif menekan banyaknya iklan-iklan rokok di Jakarta. Termasuk beberapa instansi yang sudah mulai menunjukkan penolakannya terhadap kebijakan tersebut, salah satunya adalah Kemenkopolhukam.

Ia menambahkan kalau ada satu lagi daerah yang mendapat tekanan karena melakukan hal yang serupa, yaitu Bogor.

Namun demikian, Dollaris menjelaskan kali pihaknya akan terus mengawal langkah Pemprov DKI untuk mengejar target, awal 2016 Jakarta sudah bersih dari iklan-iklan rokok. Ia menegaskan selama setahun ini akan mamantau, mengawasi dan melaporkan tentang reklame rokok dan produk tembakau di media luar ruang. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement