REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah mendukung pencabutan kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia yang bergabung Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS).
"Siapa saja yang ke luar negeri untuk bergabung gerakan ISIS berarti tidak ingin lagi menjadi WNI yang dasar negaranya adalah Pancasila," kata Ketua PWNU Jawa Tengah Abu Hapsin di Semarang, Senin (31/3).
Hal tersebut diungkapkannya usai seminar bertajuk "Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan bagi Pemuda di Jawa Tengah" yang berlangsung di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Semarang. Dia menegaskan tidak akan pernah ada gerakan ISIS di Tanah Air karena dasar negara Indonesia adalah Pancasila sehingga jika ada yang bergabung dengan ISIS bisa dicabut kewarganegaraannya.
"Dasar negara kita adalah Pancasila dan sejak lahir sudah menjadi kontrak sosial. Barangsiapa yang tidak setuju dengan kontrak sosial itu, silakan untuk keluar dari bumi Indonesia," tukasnya.
Menurut dia, umat Islam harus saling bertoleransi dengan pemeluk agama lain untuk membangun bangsa dan negara karena mereka bukan orang lain, tetapi "partner" untuk membangun Indonesia. "Setiap agama ada tiga hal yang bersifat universal, yakni meraaikan bumi, mencegah kerusakan bumi, dan mencegah pertumpahan darah atau pertikaian," katanya.
Meski umat Islam merupakan penduduk mayoritas, kata dia, Islam tidak dijadikan sebagai agama resmi negara dan tidak pula dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia. "Satu-satunya ideologi dan sumber etika yang menjadi rujukan moral dalam konteks bernegara, termasuk dalam membangun tatanan hukum dan politik adalah Pancasila," kata Hapsin.
Untuk mengantisipasi masuknya paham radikal seperti ISIS, ia mengingatkan pentingnya mengoptimalkan forum-forum bersama, seperti pengajian di masjid dan mushola yang terstruktur maupun tidak terstruktur.
Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ibnu Akil mengatakan seminar semacam ini penting untuk memberikan bekal seiring mencuatnya kemunculan gerakan radikal.
"Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus bersama-sama dan sekuat tenaga untuk dipertahankan," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika