REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi terkait larangan PNS untuk menggelar rapat di hotel, dinilai bukan faktor utama hotel gulung tikar.

Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Kota Batu melihat banyaknya hotel gulung tikar karena kurang kreatifnya manajemen hotel.

"Ya memang harus kreatif, dan tidak tergantung pada pemerintah, karena banyak faktornya, pemasaran, dan lain-lain," kata Ketua PHRI Kota Batu Uddy Saifudin, Rabu (25/3).

Ia mengatakan hotel harusnya juga bisa mencari pengunjung dari korporat swasta dengan even-even besar. Ia menegaskan para pelaku bisnis perhotelan juga harus tidak manja dan tergantung sepenuhnya pada kebijakan pemerintah.

Sebab perhotelan memang harus lebih kreatif tidak tergantung hanya pada rapat atau even yang pemerintah adakan. Uddy mengatakan sebelumnya banyak hotel yang mengadalkan dari rapat kantor pemerintahan. Kondisi manajemen hotel pun banyak yang tidak sehat.

Ia memberi contoh hotel bintang dua yang memiliki 100 kamar setidaknya memiliki 80 karyawan. Tapi ada hotel yang memiliki 100 kamar hanya mempekerjakan 20 karyawan. Standar yang tidak baku ini, menurutnya, membuat hotel gulung tikar ketika pemerintah membuat kebijakan larangan PNS untuk menggelar rapat di hotel.

"Sekarang standarnya harus jelas, kalau bintang dua ya dua, tidak hanya mengaku saja," ujar Uddy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika