REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum dan Tata Negara Margarito Khamis mengatakan proses hak angket oleh Koalisi Merah Putih (KMP) bisa saja dibantu Partai PDI Perjuangan selaku pimpinan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Alasannya, kata dia, bisa terlihat dari sikap PDIP yang belakangan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan alasan terkait membatalkan pelantikan Budi Gunawan (BG) menjadi Kapolri.

"Bukan tidak mungkin PDIP dukung hak angket kalau mereka punya kepentingan lain. Keanehan ini terlihat ketika PDIP mendesak Presiden, anggota partai yang dulu mereka usung dan dukung," kata Margarito pada Republika, Selasa (24/3).

Saat ini, tambahnya, tinggal tunggu sikap KIH (PDIP), mau memposisikan sebagai penghadang atau pengekor KMP terkait hak angket. Margarito mengungkapkan sikap PDIP di pemerintahan dan DPR agak aneh.

"Karena kalau kita lihat waktu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jadi presiden, Tidak ada anggota Demokrat yang membangkang putusan Presiden. Mereka (Demokrat) justru mati-matian membela SBY," paparnya.

Sebelumnya, Koalisi Merah Putih (KMP) berencana akan menggulirkan hak angket pada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly. Langkah tersebut akan diambil lantaran keputusan Yasonna yang mengesahkan Golkar versi Munas Ancol yang diketuai Agung Laksono dan PPP versi Munas Surabaya yang diketuai Romahurmuzy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika