REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Agus Gumiwang Kartasasmita menginterupsi rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pembukaan masa sidang III dan membacakan surat DPP versi munas Ancol yang menunjuk dirinya menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar.
"Saya minta semua pihak untuk surat menyurat maupun administrasi lainnya, hanya sah jika ditanda tangani oleh ketua F-PG Agus Gumiwang," kata Agus Gumiwang di Senayan Jakarta, Senin (23/3).
Sebelumnya sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak membacakan surat yang masuk terkait perubahan susunan Fraksi PG. Atas kejadian tersebut Agus Gumiwang melakukan interupsi dan langsung membacakan sendiri surat dari DPP PG pimpinan Agung Laksono.
Menurut Agus Gumiwang surat sudah dilayangkan hari ini dan menyatakan bahwa terjadi perubahan susunan Fraksi PG dan di dalamnya ketua fraksi dijabat Agus Gumiwang. "Mulai saat ini saya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar siap bekerja sama dengan fraksi lainnya. Dan kami meminta semua fraksi untuk menghormatinya," kata Agus.
Usai dibacakan surat dari DPP PG pimpinan Agus Gumiwang, pimpinan sidang paripurna Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan alasan tidak dibacakannya surat dari DPP PG pimpinan Agung Laksono. "Kami tidak membacakan surat tadi karena surat baru masuk setelah rapat paripurna dimulai. Surat tadi masuk pada pukul 11.00 WIB sementara rapat paripurna sudah dimulai sejak pukul 10.00 WIB," kata Fahri.
Namun jawaban Fahri ini dikritik oleh Melkias Mekeng yang menjelaskan bahwa pimpinan dewan hanya bertugas membacakan surat-surat yang masuk bukan memberikan pengesahan. Karena itu tambahnya jika memang ada surat masuk meskipun setelah rapat paripurna dimulai maka tidak ada masalah. "Janganlah terlalu kaku terhadap prosedur tetapi mengabaikan substansi yang lebih besar," kata Melkias.
Persoalan surat DPP PG pimpinan Agung Laksono ini juga mendapatkan tanggapan dari Bambang Soesatyo yang menegaskan bahwa belum ada perubahan pimpinan PG dari Aburizal Bakrie. "Karena itu ketua PG masih Aburizal Bakrie dan belum ada perubahan," kata Bambang Soesatyo.
Menurut Bambang, DPP versi munas Bali juga masih mengajukan gugatan ke pengadilan dan melaporkan adanya dugaan pemalsuan surat ke Bareskrim. "Jadi persoalan ini belum selesai. Masih panjang," kata Bambang Soesatyo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika