REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi-fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) memberikan peringatan sekaligus mengeluarkan sikap bersama atas langkah-langkah yang diambil oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly tentang nasib PPP dan Golkar.

"Kami menilai bahwa langkah-langkah beliau sudah terlalu banyak melawan hukum, tidak menjunjung tinggi bahwa negara ini adalah negara hukum, dan lebih mengedepankan bahwa negara ini sebagai negara kekuasaan," kata Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin, Jumat (13/3).

Ia menegaskan kinerja Menkumham harus diperbaiki. Karena itu, partai yang tergabung dalam KMP sepakat untuk memberikan peringatan lewat hak-hak yang dimiliki DPR. Hanya saja, hak apa yang akan digunakan masih harus menunggu perkembangan lebih lanjut.

"Jika tidak (menggubris peringatan), kami fraksi punya hak sebagai anggota dewan sesuai yang diatur UU MD3. Mengenai hak apa yang akan kami pakai, nanti lihat perkembangan," ujarnya.

Untuk diketahui, sejumlah petinggi Fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR RI memberikan peringatan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly hari ini, Jumat (13/3). Yasonna dianggap telah banyak mengeluarkan kebijakan yang kontroversial, terutama terkait partai yang tengah bersengketa seperti Partai Golkar dan PPP.

Beberapa pimpinan fraksi yang hadir dalam pernyataan bersama di ruang pers Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, tersebut yakni Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin, Sekjen PPP versi Munas Jakarta Dimyati Nata Kusuma, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Fahri Jemy Prancis, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI Jazuli Juwaeni, dan Sekertaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika