REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut maraknya kasus dugaan rekening gendut yang kerap diberitakan terjadi di tubuh kepolisian, sebenarnya justru tak terjadi. Wapres mengungkapkan, isu ini sebenarnya justru digulirkan oleh Kepala Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein.

"Yunus bersumpah itu tidak benar ada rekening gendut pada zaman dia. Itu tidak benar, jadi isu itu tidak ada," kata JK di kantor Wakil Presiden, Selasa (10/3).

JK pun meminta Yunus untuk meralat isu rekening gendut tersebut. "Saya bilang ralat dong. Ini untuk jelaskan apa yang jadi latar belakang semua soal itu tidak benar," tambah Kalla.

Sore ini, Kalla bertemu dengan sejumlah anggota tim independen di kantor Wapres. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas terkait kriminalisasi yang marak terjadi terhadap lembaga di negeri ini.

"Kriminalisasi itu kita tidak perlu bicara KPK atau tidak, seluruh rakyat ini tidak boleh dikriminalisasi, kalau KPK dan pendukungnya, saya bilang tidak boleh kriminalisasi. Kalau memang benar ada kasusnya dan diperiksa, bukan kriminalisasi, itu penyidikan," kata Kalla.

Selain itu, JK juga memberikan pendapatnya terkait pelemahan yang disebut terjadi dalam lembaga KPK. Menurut dia, pelemahan yang terjadi dalam tubuh KPK tak hanya terjadi dari luar KPK, namun juga dari dalam tubuh KPK itu sendiri.

"Soal pelemahan KPK kita tadi bicara bisa terjadi dari luar, bisa terjadi dari dalam. Kalau pimpinannya berbuat tidak sesuai norma etika, lemah juga KPK," tambah Kalla.

Ikuti Whatsapp Channel Republika