REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego, mengatakan, komunikasi politik antara Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) seyogianya sejalan satu sama lain.
Apalagi, terkait dengan konteks kekinian ketika perhatian publik tersedot oleh maraknya penetapan status tersangka terhadap para penegak hukum dari institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya kira, komunikasi politik mesti diperbaiki antara Pak JK dan Jokowi. Tentang ini, saya sepakat dengan Jimly (Wakil Ketua Tim 9), bahwa konteks itu penting. JK pun mestinya memperhatikan ini," ujar Indria Samego saat dihubungi Republika, Senin (9/3) di Jakarta.
Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla (JK) menyebutkan persoalan KPK bukanlah kriminalisasi. JK bahkan tegas mengatakan, tiap pemimpin KPK yang terlapor mesti sportif dalam menjalani proses hukum. Pernyataan ini tidak seiring dengan imbauan Presiden Joko Widodo sebelumnya, yakni setop kriminalisasi terhadap KPK.
Namun terkait urusan KPK itu, kata Indria, konteks kekinian jelas menunjukkan dukungan kolektif, atau bahkan emosional, dari publik. Sehingga, apa yang disampaikan Wapres JK, menurut Indria, tidak muncul dalam situasi yang tepat.
"Ada emosi kolektif untuk melawan oknum-oknum kepolisian. Tapi soal kriminalisasi ini kan soal yang boleh diperdebatkan. JK mengingatkan kita," kata Indria Samego.
Karenanya, hubungan Wapres JK dengan Presiden Joko Widodo sesungguhnya tidak berarti retak. Lantaran, kata Indria, memang demikianlah gaya JK. Bahkan semenjak masih sebagai Wapres di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), JK cenderung memposisikan diri tidak sepemahaman.
"Gayanya memang ceplas-ceplos. Dan itu bukan soal. Yang penting, konteksnya tepat di publik," pungkasnya.
Terakhir, Indria mendukung langkah Tim 9 yang coba berdialog dengan Wapres. Sehingga maksud baik Wapres bisa satu jalan dengan Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
