REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi menilai Jaksa Agung kurang cermat melakukan proses finalisasi administrasi para terpidana mati apabila alasan penundaan eksekusi mati karena masih ada proses hukum yang diajukan para terpidana.
"Itu (alasan penundaan eksekusi) menunjukkan bahwa jaksa agung kurang cermat dalam melakukan proses finalisasi administrasi dari para terpidana," katanya di Jakarta, Ahad (8/3).
Dia mengatakan seharusnya daftar nama yang masuk dalam rencana eksekusi adalah para napi yang sudah memiliki kekuatan hukum mengikat atau inkracht. Menurut dia, jika proses hukum masih diajukan oleh seorang napi, seharusnya mereka tidak dimasukkan dalam rencana eksekusi.
"Penundaan eksekusi mati seperti ini akan membawa dampak buruk pada pemberian efek jera," ujarnya.
Politisi PKS itu menilai para pengedar tidak akan takut lagi dengan ancaman hukuman mati, karena semua masih bisa ditunda-tunda. Sementara itu di sisi lain, menurut dia, dampak narkoba terus berjalan karena setiap hari sekitar 50 orang mati akibat narkoba.
"Menunda eksekusi mati mereka sehari, sama saja kita menoleransi kematian 50 orang yang terpapar dampak narkoba," katanya.
Dia menjelaskan belajar dari kasus Mustofa ataupun Freddy Budiman yang setelah divonis mati masih juga bermain dengan narkoba, menunjukkan eksekusi mati hatus segera dilakukan agar mereka tidak bertransaksi lagi.
Selain itu Aboe Bakar juga menilai penundaan eksekusi mati para bandar narkoba termasuk "duo bali nine" menunjukkan lemahnya kekuatan diplomasi Indonesia. Hal itu, menurut dia, merupakan indikasi Indonesia dalam tekanan Australia yang dalam beberapa waktu terakhir berlangsung secara masif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika