REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kisruh pembahasan APBD DKI Jakarta menunjukkan dengan jelas DPRD DKI sesungguhnya masih belum siap dengan agenda transparansi dan akuntabilitas. Padahal transparansi adalah salah satu syarat demokrasi.

''DPRD DKI terlihat begitu gagap dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi tuntutan transparansi yang didorong Ahok sebagai Gubernur,'' kata Direktur lembaga riset Matriks Indonesia, Sofyan Herbowo, di Jakarta, Sabtu (7/3).

Sofyan mengatakan seharusnya agenda keterbukaan itu datangnya dari DPRD dan bukan dari eksekutif. "Transparansi anggaran dan akuntabilitas kinerja harusnya tuntutan DPRD karena itu syarat berjalannya fungsi pengawasan. Bukannya mendukung Ahok yang mendorong transparansi untuk mengurangi korupsi DPRD malah melawan agenda tersebut," ujarnya.

Ia meminta sepatutnya pihak legislatif menyampaikan permohonan maaf atas temuan anggaran irasional seperti anggaran untuk UPS. Sebaliknya, Sofyan menilai, DPRD malah terlihat memperjuangkan anggaran yang tidak memiliki urgensi tersebut. ''Tak salah jika tudingan publik bahwa DPRD memang bermain dalam anggaran. Harusnya, DPRD bisa menunjukkan keberpihakan terhadap publik dengan mengoreksi dan menyusun anggaran yang memiliki kepentingan publik yang tinggi,'' katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika