REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Kodam IX/Udayana membantah jika anggotanya yang mendokumentasikan foto-foto Kapolres Denpasar Kombes Djoko Haru Utomo bersama dengan dua terpidana mati anggota "Bali Nine".
"Saya pastikan anggota Penerangan Kodam (Pendam) Udayana tidak ada yang memfoto itu, foto narsis itu, karena perintah anggota Pendam dari tangan saya," kata Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana, Kolonel CZI Abdijon Sinaga dalam keterangan persnya kepada awak media di Denpasar, Sabtu (7/3).
Hal itu disampaikannya, menanggapi pernyataan petinggi kepolisian di Bali yang mengatakan bahwa di dalam pesawat yang memberangkatkan Myuran Sukumaran dan Andrew Chan juga turut serta staf hubungan masyarakat dari Polda Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Udara.
Pernyataan tersebut membuat dirinya langsung melakukan klarifikasi melalui media bahwa tersebarnya foto tersebut bukan dari Kodam Udayana. Tak hanya itu, Abdijon juga menyatakan bahwa TNI tidak terlibat dalam pengamanan pemindahan dua narapidana tersebut termasuk manuver pesawat tempur Sukhoi yang tidak ada kaitannya dengan pemindahan "Bali Nine" itu.
Meskipun sekitar 35 anggota TNI melakukan barikade pengamanan dan mobil panser bersiaga di Lapas Kerobokan saat dua narapidana berkewarganegaraan Australia akan dipindahkan.
"Tidak ada personel TNI. Tidak ada permintaan bantuan dari Polri. Kita inisiatif saja. Secara resmi (permintaan bantuan) tidak ada. Kita hanya siapkan saja. Tidak ada perintah minta bantuan dari Polda," tegasnya.
Pihaknya akan menelusuri oknum yang mengambil foto tersebut termasuk motif beredarnya foto di dalam pesawat itu.
Sebelumnya beredar luas di sejumlah media baik nasional maupun internasional terkait foto Kapolresta Djoko Hari Utomo bersama Myuran dan Andrew di pesawat saat keduanya dipindahkan ke Nusakambangan.
Akibat foto tersebut, Pemerintah Australia melayangkan protes kepada Indonesia karena dinilai tidak etis seorang petinggi polisi berfoto dengan narapidana yang akan menemui eksekusi mati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika