REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Yogyakarta mendesak pelaksana tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjabarkan kepada publik mengenai program strategis pemberantasan korupsi.
"Karena kami memandang prospek pemberantasan korupsi KPK memang sudah semakin tidak jelas," kata peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Totok Dwi Diantoro di Yogyakarta, Rabu (4/3).
Ia menilai pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK sejak ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum mampu memberikan semangat baru bagi lembaga antirasuah itu dalam memberantas korupsi.
Oleh sebab itu, dia mengatakan hanya dengan menjabarkan program kongkrit mengenai pemberantasan korupsi, KPK dapat meluruskan anggapan masyarakat. "Sebab, yang kami saksikan KPK saat ini sedang jadi bulan-bulanan gerakan koruptor," katanya.
Peneliti Pukat UGM Zaenur Rochman menilai kemerosotan idealisme Plt Pimpinan KPK mulai terlihat dengan adanya pelimpahan penanganan perkara Budi Gunawan ke Kejagung, serta keengganan mengambil sikap menempuh upaya hukum peninjauan kembali.
"Serta pembiaran kriminalisasi terhadap komisioner non-aktif KPK Bambang Widjojanto dan Abraham Samad," katanya.
Dengan melihat fakta itu, menurut dia, wajar jika kecaman terhadap Plt pimpinan KPK muncul dari berbagai elemen masyarakat, bahkan dari para pegawai KPK sendiri. "Mereka yang telah berjuang, berkorban demi pemberantasan korupsi, akhirnya dikhianati Plt pimpinan KPK," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
