Rabu 04 Mar 2015 20:45 WIB

Aktivis Dukung Tim 9 Desak Presiden Hentikan Pelemahan KPK

Rep: C63/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
  Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melakukan aksi teaterikal dengan membawa Kuda Troya di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/3).   (Republika/Wihdan)
Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melakukan aksi teaterikal dengan membawa Kuda Troya di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/3). (Republika/Wihdan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah tokoh masyarakat diantaranya MM Bilah, Ray Rangkuti (LIMA), Haris Azhar (Kontras), dan Romo Benny menemui Tim 9 di Kantor DKPP, Rabu (4/3) sore ini. Kedatangan para tokoh masyarakat dari beberapa elemen ini untuk memberi dukungannya terhadap Tim 9 untuk mendesak Presiden Joko Widodo menghentikan upaya pelemahan terhadap KPK.

Pada kesempatan ini para tokoh yang hadir sekaligus menasbihkan posisi tim bentukan presiden Jokowi ini untuk menuntaskan tugasnya dalam memberi masukan ke presiden. Pasalnya, belum adanya Keppres atas bentukan tim ini, menjadi salah satu yang kerap disinggung beberapa pihak.

Ia mengatakan, dirinya dan bersama tokoh masyarakat lainnya merasa perlu mendukung tim 9 ini dikarenakan upaya pelemahan KPK sudah makin jelas. Oleh karenanya, adanya tim 9 ini menjadi salah satu harapan upaya kriminalisasi bisa segera dihentikan.

"Hendaknya dicatat, kami bukan hanya mendorong tapi bahan bakar tim 9, sampai tuntas," ujarnya.

Hal sama diungkapkan Haris azhar yang mengatakan dibentuknya Tim C ini harus menjadi ruang keberpihakan terhadap rakyat untuk disampaikan ke presiden. Menurutnya, dibentuknya Tim 9 juga untuk menguji sejauh mana pertanggung jawaban presiden atas tim yang dibentuknya tersebut.

"(Tim 9) Ini bukan cuma simbol, tapi konten sebuah ukuran, pakar hukum disini, mantan-mantan KPK banyak juga disini, kami keberatan kalau Presiden menjadikan ini sebagai pencuci kaca saja," ujarnya.

Menurutnya, dengan cara ini diharapkan bisa membuat presiden melakukan langkah yang tegas terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kalau nggak pake ini, ada rakyat yang siap mendukung dan mendesak reformasi hukum dan kepolisian," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement