Menurutnya, ,jika raskin dihapuskan, yang terjadi adalah peningkatan terhadap angka pengangguran yang setara dengan jumlah saat ini di Indonesia, atau sekitar 10 persen dari usia produktif. Ia berpendapat, hanya dengan sebuah kebijakan yang bertujuan mengubah jalur distribusi pembagian beras bisa berakibat besar pada jumlah lapangan pekerjaan.

"Menurut saya, sebelum wacana ini direalisasikan ada baiknya pemerintah benar-benar mempertimbangkan lebih dulu. Karena dampak yang akan diakibatkan sangat besar," tuturnya.

Selain berdampak pada sektor lapangan kerja, rencana kebijakan tersebut juga berpengaruh pada sikap pelaku usaha di bidang pengolahan dan perdagangan beras. "Pernyataan menteri perdagangan terkait adanya kartel beras, lalu agenda penggantian Raskin (beras miskin) dengan e-money sangat berpengaruh kepada tindakan para pelaku usaha," kata Komisioner KPPU Syarkawi Rauf, Minggu (1/3).

Selain itu, pernyataan itu juga turut mempengaruhi sikap Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam menyalurkan stok beras ke pasar pada beberapa waktu lalu akibat lambatnya verifikasi Surat Permohonan Alokasi (SPA). Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Leli Pritasari Subekti mengatakan keterlambatan itu terjadi akibat munculnya keragu-raguan pemda setelah adanya rencana kebijakan penghapusan raskin tersebut.