REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam menghadapi hak angket yang diajukan DPRD DKI Jakarta terus mengalir. Sekelompok orang yang menamakan diri Front Pembela Ahok, mengusung gerakan "Kami Adalah Ahok Lawan Begal APBD".
Dalam aksinya di acara car free day, kelompok ini berhasil mengumpulkan ratusan tanda tangan masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap Ahok. Tanda tangan itu dibubuhkan diatas spanduk besar bertuliskan "#kamiadalahahok lawan begal APBD".
Selain itu, mereka juga membagikan formulir petisi dan berbagai tanggapan dari masyarakat atas pengajuan hak angket DPRD DKI Jakarta. Koordinator aksi Aditya Yogi Prabowo mengatakan, kegiatan ini murni merupakan bentuk dukungan terhadap, Ahok tanpa adanya pihak yang menunggangi.
Bahkan menurutnya untuk biaya mencetak spanduk, hingga topeng yang dibagikan dalam acara tersebut, dikumpulkan secara sukarela.
"Ini semua merupakan bentuk dukungan dari teman-teman yang bergabung dalam @temanahok. Kita sepakat mengadakan petisi dan kegiatan ini untuk menyalurkan aspirasi kita mendukung Ahok. Semua kita sukarela. Seperti cetakan ini, kita minta teman-teman yang dari percetakan," katanya, Ahad (1/3).
Bukan hanya di acara car free day saya, aksi #kamiadalahahok lawan begal APBD juga mendapat banyak dukungan di media sosial twitter. Salah satunya disampaikan oleh pengguna twitter @eli_rujito, yang menuliskan "begal motor dibakar,begal APBD 12T lebih enak diapain coba..? #SaveAhok".
Dukungan terhadap Ahok juga tidak hanya datang dari masyarakat Jakarta, dalam akun @temanAhok, beberapa pengguna twitter yang berasal dari luar daerah juga menyatakan mendukung tindakan Gubernur DKI Jakarta dalam menyelamatkan dana APBD.
"aku dari banyumas n aku dukung ahok...boleh kan??," tulis pengguna twitter dengan akun @endang_theresia.
"Terima kasih atas semua temen2 dan masyarakat yang udah berpartisipasi dalam pedana nyata kita jadi teman Ahok Lawan Begal," tulis akun @temanAhok menanggapi dukungan dari masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika