Ahad 22 Feb 2015 19:20 WIB

Hadapi MEA, Desa Perbatasan Diperkuat

Kapolda Kaltim Irjen Dicky D. Atotoy (kedua kiri) mengunjungi pos pengamanan perbatasan Satgas Marinir Ambalat XIV di Sei Pancang, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Selasa (24/6).
Foto: Antara
Kapolda Kaltim Irjen Dicky D. Atotoy (kedua kiri) mengunjungi pos pengamanan perbatasan Satgas Marinir Ambalat XIV di Sei Pancang, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Selasa (24/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) mulai memperkuat desa di wilayah perbatasan Indonesia untuk hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

"Dalam konteks MEA ini, yang kita utamakan adalah pengembangan desa di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang biasanya langsung berhubungan dengan negara tetangga," ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Suprayoga Hadi di Jakarta, Ahad (22/2).

Menurut dia, Kementerian PDTT mendorong peningkatan kapasitas pemerintah di daerah yang masih tertinggal agar dapat memperkuat infrastruktur dan sumber daya manusia, khususnya di desa-desa perbatasan tersebut.

"Dari infrastrukturnya, desa perbatasan harus difasilitasi dengan dermaga yang baik sehingga konektivitas daerah tidak renggang, sementara itu sumber daya manusianya juga diberikan pelatihan dan pendidikan agar keterampilan mereka terbangun," ujarnya.

Desa perbatasan yang telah ditargetkan untuk dilaksanakan pembangunan meliputi desa-desa di kawasan Utara Kalimantan, desa di Kabupaten Natuna yang merupakan kepulauan paling Utara di Selat Karimata, serta desa di wilayah Utara Sulawesi yang berbatasan dengan Filipina.

"Kita targetkan supaya kondisi perekonomian di daerah tersebut dapat diperkuat, dari desanya, dari kawasan pedesaannya, dan daerah-daerah tertinggalnya, itu yang kita harapkan dalam satu tahun ini bisa disiapkan," ucap Suprayoga.

Penguatan desa yang dimulai dari wilayah perbatasan ini, ia katakan, dilakukan berdasarkan penegasan Presiden Joko Widodo yang mengimbau dilaksanakannya pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia di sana. Terkait dengan permintaan Presiden Joko Widodo tersebut, sebanyak 1.138 desa di wilayah perbatasan telah ditargetkan pemerintah untuk benar-benar ditingkatkan infrastruktur dan sumber daya manusianya, imbuhnya.

Ia berharap kegiatan yang telah dimulai sejak awal 2015 ini dapat berjalan sesuai rencana, sehingga warga yang berada di perbatasan dapat bersaing dengan masyarakat pendatang yang berasal dari luar negeri.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement