REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Tim Konsultatif Independen, Bambang Widodo Umar, melihat adanya upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Kepolisian. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan dituduhnya 21 penyidik KPK melakukan tindakan pidana.
"Kecenderungan ke sana (pelemahan KPK). Penyidik dituduh, ini nanti habis semua," kata Bambang di kantor Maarif Institute, Selasa (17/2) malam.
Sebelumnya, Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Budi Waseso, menyampaikan bahwa saat ini penyidik Bareskrim Mabes Polri sedang menyelidiki adanya dugaan kepemilikan senjata ilegal oleh 21 penyidik KPK. Nantinya, jika terbukti, maka Bareskrim akan menetapkan mereka sebaga tersangka.
Bila melihat kondisi tesebut, menurut Bambang, nantinya akan mengganggu ritme kerja KPK dalam memberantas korupsi. Padahal, KPK merupakan tumpuan dalam menangani perkara-perkara korupsi. "Kalau diambil semua bagaimana?", tanya Bambang.
Selain itu, pelemahan KPK juga terlihat dengan ditetapkannya Ketua KPK, Abraham Samad, dan Wakilnya, Bambang Widjojanto, menjadi tersangka. Samad terjerat dalam kasus pemalsuan dokumen, sementara Bambang tertimpa kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu di persidangan Mahkamah Konstitusi pada 2010 silam.
Tak hanya itu, dua Wakil KPK lainnya, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja, telah dilaporkan ke Bareskrim. Menurut Bambang, kasus yang menjerat para pimpinan komisi antirasuah tidak subtansial.
"Kita bertanya ada apa? Kesannya itu memperlemah," ujarnya.
Menurut Bambang adanya pelemahan KPK karena selama ini KPK dianggal terlalu powerfull. "Nah ini dianggap menakutkan. Mungkin gaya saja diubah, tapi sifat harus tetap seperti itu," ucapnya.
Ia pun meragu bila nantinya KPK mempunyai formasi dan pimpinan baru tidak akan terjadi pelemahan di KPK. "Itu akan jadi tanda tanya. Karena itu tujuannya (pelemahan KPK). Saya katakan pelemahan itu akan terus berlanjut lagi," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
