REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa relawan akan tetap berada mendukung dan menghormati keputusan apapun yang diambil oleh Presiden Joko Widodo, terkait kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.
"Kita satu suara dengan Presiden," ujarnya disela-sela konsolidasi Relawan Jokowi-JK di Jakarta, Jumat (13/2).
Namun ia berharap presiden tetap harus mendengarkan suara-suara rakyat menyangkut soal pertimbangan pemilihan Kapolri. Sebab menurutnya, pada Nawacita poin kedua jelas tencantum tentang agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Budi menilai jika Presiden tetap melantik seseorang yang berstatus tersangka maka Presiden dapat dianggap tidak memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Walaupun hingga saat ini Budi melihat kecenderungan presiden ada pada pilihan untuk tidak melantik BG.
"Semua pilihan presiden dari dua pilihan, melantik dan tidak melantik punya pertimbangan yang panjang," katanya.
Ia menganggap bahwa sikap presiden yang terkesan lambat menangani kekisruh KPK-Polri dan mengambil keputusan terhadap status Budi Gunawan adalah hal yang wajar.
Hal itu dikarenakan keputusan Presiden nantinya akan menyangkut banyak persoalan, baik hukum maupun politik.
"Bukan mengulur, inikan persoalan hukum terhimpit dengan persoalan politik. Diluar persoalan-persoalan yang lain," jelasnya.