Jumat 13 Feb 2015 16:37 WIB

Masyarakat Ragukan Keseriusan Pemerintah Basmi Korupsi

Rep: Ahmad Baraas/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Presiden Joko Widodo
Foto: Antara/Andhika Wahyu
Presiden Joko Widodo

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR - Keseriusan pemerintah membasmi korupsi mulai diragukan oleh publik. Hal itu antara lain terlihat dari menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada kesungguhan pemerintah memberantas korupsi.

"Dari survei yang kami lakukan pada Januari lalu, kepercayaan masyarakat menurun dari 46 persen menjadi 42 persen," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Dodi Ambardi. Hal itu dkemukakan Dodi di Denpasar, Jumat (13/2), dalam acara Diskusi Publik bertemakan "Parpol di Mata Publik : Survei Evaluasi Kinerja dan Regenerasi Politik". Diskusi diikuti para pengurus partai politik, diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar.

Menurut Dodi, walau terjadi penurunan, belum diketahui apakah hal itu akan mempengaruhi persepsi publik terhadap Jokowi atau PDI Perjuangan sebagai partai penguasa. Untuk hal itu sebutnya, perlu adanya survei dan kajian lebih lanjut.

Mengenai persepsi publik dari hasil survei yang dilakukan LSI, disebutkan bahwa mayoritas publik atau sekitar 61,7 persen setuju bahwa tokoh muda akan lebih sesuai dengan tuntutan dan perkembangan bangsa. Mayoritas publik (60 persen) juga setuju bahwa partai politik sebaiknya dipimpin oleh generasi muda, bahkan 50 persen setuju bahwa pemimpin muda akan lebih baik keimbang pemimpin tua.

"Kendati pun  mereka meragukan parpol menghasilkan anak muda yang berkualitas," kata Dodi. Dalam survei yang mengambil sampel dengan metoda state multi random sampling, disebutkan bahwa jika publik berhak memilih ketua umum partai, maka ketua umum saat ini akan terpilih kembali.

Terkecuali sebutnya, PDI Perjuangan yang memiliki dua tokoh yang sama-sama populer yakni Megawati yang kini masih menjabat ketua umum dan Joko Widodo yang kini menjadi Presiden RI. Dodi menjelaskan, pihaknya tidak melakukan survey di kalangan elit partai.

Hal itu katanya, karena dia mengkhawatirkan pihaknya tidak bisa melindungi sumber informasi bila menyampaikan pendapat yang tidak diinginkan pimpinan partai.

Sementara itu, menurut Wayan Sutena, regenerasi dalam tubuh PDI Perjuangan sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Megawati yang digadang-gadang untuk kembali memimpin PDI Perjuangan, disebutnya tidak pernah menyatakan kesiapannya menjadi ketua umum lagi. Permintaan agar Megawati kembali memimpin PDI Perjuangan sebutnya, juga dilontarkan Joko Widodo yang diharapkan berkonsentrasi dalam menjalankan tugas sebagai Presiden.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement