REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga masyarakat sipil pengawas anggaran pemerintah, mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menolak usulan penambahan anggaran ajuan Kementerian Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Ucok Sky Khadafi mengatakan, permintaan Menko PMK, Puan Maharani itu punya orientasi tidak terang. Terutama penambahan anggaran demi melaksanakan program revolusi mental.

"Permintaan itu katanya untuk program revolusi mental. Revolusi mental yang kayak mana? Kan harus jelas," kata Ucok saat dihubungi, Kamis (12/2). Karena itu, dikatakan Ucok, perlu agar Puan terlebih dahulu menjelaskan program revolusi mental bagaimana yang akan dilakukan. Sebab, dengan penambahan anggaran yang cukup besar, pengalokasiannya ditakutkan dia malah mengendap.

Seperti diketahui, Puan mengajukan tambahan dana untuk kementeriannya sebesar Rp 149 miliar dalam APBN Perubahan 2015. Permintaan tersebut diajukan Puan dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Selasa (10/2).

Diterangkan Puan, anggaran tersebut adalah untuk program revolusi mental. Kata dia, Kemenko PMK, punya program yang disesuaikan dengan rencana kerja kabinet Presiden Joko Widodo sekarang ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika