Ahad 08 Feb 2015 01:17 WIB

Membangun Perbatasan dengan Menamkan Jiwa Nasionalisme

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar di Desa Surya Bahari, Pakuhaji, Tangerang, Ahad (25/1).
Foto: Republika/Erik PP
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar di Desa Surya Bahari, Pakuhaji, Tangerang, Ahad (25/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Save Village yang menjadi salah satu program prioritas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan segera diimplementasikan. Mendesa PDT Marwan Jafar mengatakan, selain penguatan infrastruktur, pihaknya juga akan memberikan pendampingan intensif untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme masyarakat daerah perbatasan.

"Pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan penting, tapi juga harus dibarengi dengan pendidikan untuk menanamkan jiwa nasionalisme di masyarakat perbatasan," ujar Marwan di Jakarta, Sabtu (7/2).

Menurut Marwan, mengatasi persoalan desa di perbatasan memang harus komperhensif. Selain mengalami ketimpangan ekonomi, secara mental masyarakat di daerah perbatasan selalu merasa inferior jika menghadapi warga negara asing.

"Kondisinya memang memprihatinkan, oleh karena itu harus komperhensif penyelesaiannya. Mulai pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan pembinaan masyarakat harus inten dilakukan," ujar politikus PKB tersebut.

Karena itu, lanjut Marwan, Kemendesa PDTT bakal mempersiapkan tim pendamping desa daerah perbatasan yang memiliki keahlian dibeberapa bidang untuk melakukan pendampingan secara intensif. Dengan pendampingan tersebut, diharapkan bisa memantau secara berkelanjutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat desa daerah perbatasan. 

"Makanya memang harus langsung ini (tinggal) di daerah perbatasan. Ini penting untuk memantau dan mengawasi kebutuhan desa di daerah perbatasan dengan cepat dan tepat," ujar Marwan.

Selama ini, Marwan mengaku sudah membentuk tim advance untuk menganalisis beberapa persoalan dan merumuskan solusi untuk desa di daerah perbatasan. Dari analisis yang dilakukan, Marwan akan melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga terkait untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan di desa daerah perbatasan.

"Karena Kementerian Desa tidak mungkin bisa bekerja sendiri, perlu ada sinergi dengan beberapa lembaga, dan badan khusus yang menangani daerah perbatasan, seperti BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan)," imbuhnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement