REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD menyebutkan, anggaran pembangungan perbatasan mencapai Rp 24,3 triliun. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian mengatakan, pihaknya menghitung jumlah anggaran tersebut untuk kebutuhan rata-rata satu tahun yang tersebar di sejumlah kementerian/lembaga terkait.
"Anggaran itu disebar oleh Menteri Keuangan, Bappenas, ke kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, tapi peruntukannya jelas ini yang ini lho buat bangun pasar, ini buat beli alat tangkap," ujar Tito yang juga Menteri Dalam Negeri itu di Rakornas BNPP di kawasan Jakarta Barat, Rabu (11/3).
BNPP mendata ada 780 kecamatan yang berada di wilayah perbatasan, terletak di 54 kabupaten/kota dan 15 provinsi. BNPP kemudian memprioritaskan pembangunan perbatasan di 222 kecamatan berdasarkan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Tito menuturkan, pemerintah akan membangun sesuai potensi daerah di masing-masing kecamatan ke dalam tiga kelompok. Pertama, kecamatan yang mempunyai potensi ekonomi seperti perikanan, perkebunan, pertanian, dan wisata akan dibangun menjadi daerah pertumbuhan yang bisa menstimulus daerah lainnya.
"Yang kedua adalah pemerataan. Kenapa? Karena memang terbelakang, ketertinggalan mereka. Sehingga perlu didorong lebih intens dipercepat pembangunan di situ agar terjadi pemerataan dengan daerah-daerah lain yang lebih maju," tutur Tito.
Ketiga, kecamatan yang tidak masuk dalam kelompok satu dan dua, tetapi lokasinya strategis dalam rangka kepentingan pertahanan dan keamanan. Sehingga Tito menargetkan kecamatan-kecamatan itu dibangun dari sisi keamanan dan pertahanan.
Ia menuturkan, BNPP kemudian menginventarisasi kebutuhan di wilayah perbatasan sesuai potensinya masing-masing seperti perikanan yang membutuhkan kapal, dermaga, alat tangkap. Hingga pembangunan pasar di daerah perbatasan.
Tito mengatakan, BNPP sebenarnya menargerkan anggaran pembangunan perbatasan pada 2020, tetapi tak terealisasikan. Ia meminta Presiden Joko Widodo memaparkan prioritas pembangunan perbatasan dalam rapat terbatas yang dihadiri kementerian dan gubernur terkait.
Ia berharap, pembangunan perbatasan di 222 kecamatan dapat direalisasikan pada akhir 2024 mendatang. Sehingga, masyarakat di perbatasan menjadi lebih sejahtera sebagai bumper pertahanan Indonesia.
"Kedua dia jadi sentra ekonomi pemerataan pembangunan, membangun dari pinggiran, enggak lagi lari ke kota. Ketiga, kebanggaan national pride untuk ke-NKRI-an kita. Kenapa? dia enggak perlu lagi cemburu melihat disebelahnya, negara sebelahnya serba cukup sementara dia serba kurang," kata Tito.
Ikuti Whatsapp Channel Republika