Kamis 24 Sep 2020 21:11 WIB

BPIP: Butuh Keluwesan Saat Sosialisasi Aktualisasi Pancasila

BPIP menilai keluwesan perlu khususnya sosialisasi nilai Pancasila di perbatasan

Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Hariyono dalam dialog 'Peningkatan Integritas Masyarakat Perbatasan Melalui Penguatan Ideologi Pancasila dan Bantuan Sosial' di Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (24/9).
Foto: BPIP
Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Hariyono dalam dialog 'Peningkatan Integritas Masyarakat Perbatasan Melalui Penguatan Ideologi Pancasila dan Bantuan Sosial' di Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (24/9).

REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Daerah perbatasan memiliki kekhasan tersendiri. Butuh tata kelola, regulasi, dan kebijakan pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Peran penting tersebut ada di pundak kecamatan sebagai ujung tombak daerah perbatasan. 

Intisari tersebut mengemuka dalam dialog 'Peningkatan Integritas Masyarakat Perbatasan Melalui Penguatan Ideologi Pancasila dan Bantuan Sosial' di Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (24/9). Hadir sebagai pemateri; Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Hariyono, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Anjan Pramuka, serta Kepala Bagian Program Dan Anggaran Kementerian Sosial Sri Wulan Sugiharti. Dialog tersebut bagian dari pertemuan Koordinasi Peningkatan Aparatur Pemerintahan Kecamatan Perbatasan Tahun 2020 Regional I yang digelar oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). 

Membuka dialog, Hariyono menyebut para camat daerah perbatasan sejatinya pejuang Pancasila, berdasarkan sejarah dan konsep Nusantara. Namun Pancasila tak serta merta dapat terwujud di lapangan. Butuh kemampuan dan keluwesan para camat dalam menyosialisasikannya. 

"Untuk masyarakat kelas menengah atas lewat dialog. Sedangkan kelas menengah ke bawah tidak harus penataran. Bisa lewat praktek, aktivitas sehari-hari," ujar Hariyono. 

Ia mencontohkan beberapa kampung atau desa yang sudah mengaktualisasikan Pancasila. Antara lain Mutiara Pancasila di Tangerang, Kampung Markisa (Mari Kita Sadar), Kampung Wonosari Go Green, dan Desa Banuroja (Bali, Nusa Tenggara, Gorontalo, Jawa). "Bapak, ibu camat bisa menyadarkan warga untuk bergotong royong mengatasi masalah lingkungannya. Sering saling ngobrol, tantangan daerah perbatasan seperti radikalisme, intoleransi, dan narkotika bisa diminimalisir," tutur Hariyono. 

Guru Besar Universitas Negeri Malang ini juga mengingatkan pentingnya martabat dan harga diri bangsa. Caranya, meningkatkan kualitas manusia dengan memposisikan Pancasila sebagai landasan berpikir, pengambilan kebijakan, pembuatan peraturan. "Pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila secara struktural dan kultural. Dalam konteks pandemi, banyak kearifan lokal yang bisa kita gali. Para camat bisa bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan sebagainya, kira-kira apa solusi agar sehat. Tentu tiap kecamatan berbeda-beda," cetus Hariyono. 

Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan BNN Anjan Pramuka mengingatkan para camat bahwa Indonesia sedang darurat narkoba. Bahkan di masa pandemi, jumlah kasus kian marak dengan berbagai modus operandi. Pihaknya, terus melaksanakan optimalisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) khususnya di daerah perbatasan. "Modusnya di airport, seaport, land border. Kita terus cegah peredaran narkotika di daerah perbatasan negara," tandas Anjan sembari menunjukkan beberapa slide seputar narkotika. 

Adapun Kepala Bagian Program Dan Anggaran Kemensos Sri Wulan Sugiharti menjelaskan berbagai program, khususnya kepada masyarakat yang terdampak pandemi corona. Mulai dari bantuan sosial tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), hingga paket sembako. Kemensos memastikan negara hadir untuk seluruh warga negara termasuk di kawasan Terluar, Terpencil dan Tertinggal (3T). 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement