REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keberadaan Freeport di Papua dianggap belum bisa menyejahterakan rakyat Papua. Gubernur Papua Lukas Enembe menyebut saat ini angka kemiskinan di Papua masih mencapai 31 persen dari total penduduk.

"Jangan dia dapat banyak kita dapat sedikit. Freeport sendiri sudah setuju. Mereka sudah komitmen. Semoga ke depan keberadaan Freeport lebih bisa dirasakan masyarakat Papua. Bukan buat siapa-siapa, buat Indonesia," jelas Lukas, Jumat (6/2).

Karenanya Lukas menginginkan agar divestasi Freeport nantinya lebih menguntungkan daerah. Selama ini, lanjut Lukas, pembagian royalti Freeport adalah 80 persen untuk daerah dan 20 persen untuk pusat.

"Yang untuk daerah, 30 persennya untuk Kabupaten Mimika. Sedangkan kabupaten lain di daerah operasi merasa tidak adil dengan pembagian ini. Hal ini lah yang harus kami diskusikan dengan Freeport dan pemerintah pusat," ujarnya.

Freeport sendiri sudah berkomitmen untuk melakukan divestasi saham kepada pemerintah sebesar 30 persen hingga 2021. Untuk tahap pertama Freeport akan melepas 10 persen saham mereka. Saat ini pemerintah hanya memiliki 9,36 persen saham Freeport, jauh dari ketentuan di UU untuk memiliki 51 persen saham Freeport.

Ikuti Whatsapp Channel Republika