REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi menyerahkan nasib institusi antirasuah itu ke tangan Presiden Joko Widodo. Sebab KPK terancam vakum jika tiga pimpinannya yakni Abraham Samad, Zulkarnaen dan Adnan Pandu Praja akhirnya menjadi tersangka, seperti wakil ketua Bambang Widjojanto.

Johan Budi mengatakan jika mengacu pada UU Nomor 30/2002 tentang KPK. Disebutkan, pimpinan yang menjadi tersangka akan diberhentikan sementara melalui keputusan presiden. Itu artinya jika semua pimpinan berstatus tersangka, maka KPK terancam akan berjalan tanpa pimpinan.

"Saya nggak tahu opsi yang disampaikan Andi Widjajanto. Kalau dulu, pernah terjadi kekosongan waktu tiga pimpinan KPK Antasari, Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah jadi tersangka Polri bahkan ketiganya ditahan. Kemudian SBY bentuk Tim Delapan dan diangkatlah plt sementara untuk jalankan roda kepemimpinan," katanya di Gedung KPK, Kamis (5/2).

Untuk itu, KPK menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi apakah juga akan mengangkat pelaksana tugas (plt) seperti saat itu atau tidak. "Apakah cara itu dilaksanakan atau tidak, semua terserah presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara," ujarnya.

Johan berharap situasi yang tidak kondusif yang dialami KPK saat ini dapat segera diselesaikan. Karena apa yang terjadi saat ini sangat mempengaruhi kinerja lembaga KPK meski masalah tersebut adalah persoalan pribadi.

"Jika pimpinan tersangka dan dinonaktifkan, maka adalah sebuah fakta KPK akan lumpuh. Apa yang terjadi kalau KPK nggak bisa lakukan fungsi dan tugasnya," katanya.

Ia menyebutkan ada ratusan kasus yang sekarang sedang ditangani KPK, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, termasuk dalam proses persidangan. Menurut Johan, tenaga dan pikiran yang seharusnya fokus melaksanakan tugas pencegahan maupun penindakan di KPK pun pasti akan terganggu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika